Selasa, 05 Mei 2026

KONFLIK INDIVIDU DEWASA DAN ORGANISASI

 

KONFLIK INDIVIDU DEWASA DAN ORGANISASI

Argyris: Konflik antara Individu Dewasa dan Organisasi

Dalam karya awalnya (Personality and Organization, 1957), Argyris berargumen:

Organisasi modern cenderung memperlakukan orang dewasa seperti anak-anak

Maksudnya: Organisasi birokratis:

  • sangat hierarkis
  • penuh kontrol
  • membatasi otonomi

Sementara individu dewasa:

  • ingin mandiri
  • ingin berkembang
  • ingin menggunakan kapasitas penuh

Terjadi mismatch struktural:

  • kebutuhan organisasi ≠ kebutuhan psikologis individu

Respons Organisasi: Memberi Lebih Banyak Otonomi

Sebagai respons terhadap kritik ini:

  • organisasi mulai:
    • memberi tanggung jawab lebih besar
    • mendorong partisipasi
    • meningkatkan empowerment

👉 Ini juga sejalan dengan:

  • peningkatan produktivitas
  • efektivitas organisasi

Masalah Baru: Kepribadian Diabaikan

Namun teks menyoroti kritik lanjutan:

Fokus pada pemberdayaan membuat isu kepribadian justru diabaikan

Mengapa?

  • Dalam era:
    • diversity
    • equal employment opportunity

👉 Membahas “kepribadian yang cocok/tidak cocok” bisa dianggap:

  • sensitif
  • diskriminatif
  • berisiko hukum

 

Tidak Semua Orang Cocok

Penelitian modern mulai kembali pada isu ini:

Tidak semua tipe individu cocok dengan semua organisasi

  • Individu dengan karakter tertentu:
    • mungkin sukses di satu konteks
    • tetapi gagal di konteks lain

📌 Contoh:

  • Individu agresif, anti-otoritas:
    • dulu dianggap “heroic”
    • sekarang:
      • sering menjadi “misfit” dalam birokrasi

Teks mengaitkan kembali ke teori kuno dari Hippocrates:

Empat tipe temperamen:

  1. Sanguine
    • optimis, energik
  2. Melancholic
    • reflektif, cenderung murung
  3. Choleric
    • agresif, impulsif
  4. Phlegmatic
    • tenang, stabil

👉 Intinya:

  • variasi kepribadian itu fundamental dan persisten

a. Person–Organization Fit (P-O Fit)

  • Kesesuaian antara:
    • nilai individu
    • budaya organisasi

b. Person–Job Fit (P-J Fit)

  • Kesesuaian antara:
    • kemampuan/temperamen
    • tuntutan pekerjaan

c. Organizational Misfit

  • Ketika tidak cocok:
    • kinerja turun
    • stres meningkat
    • disengagement muncul

DULU PALING KUAT PROTES LALU SEKARANG DIAM KETIKA JADI PEJABAT, WHY?INI JAWABAN

 

Miles’s Law

Teks ini menjelaskan Miles’s Law, sebuah prinsip klasik dalam Public Administration yang berbunyi:

“Where you stand depends on where you sit.”
(Pandangan seseorang ditentukan oleh posisi/jabatannya)

Berikut penjelasan analitisnya:

Hukum ini dikemukakan oleh Rufus E. Miles Jr..

Intinya: Sikap, opini, dan keputusan seseorang tidak sepenuhnya objektif. Melainkan dipengaruhi oleh peran, posisi, dan tanggung jawabnya

 

Kasus yang melahirkan konsep ini: Seorang analis anggaran: sebelumnya mengkritik keras suatu lembaga. Kemudian: pindah bekerja ke lembaga tersebut

Hasilnya: Ia mulai membela kebijakan yang dulu ia kritik

Poin penting: Ini bukan karena tidak punya integritas, Tapi karena: perspektifnya berubah sesuai posisi baru

 

Mekanisme Psikologis & Organisasional

a. Role-based perception

  • Individu melihat masalah dari sudut:
    • tugasnya
    • tanggung jawabnya

b. Organizational loyalty

  • Ketika bergabung dengan organisasi:
    • muncul loyalitas
    • muncul kebutuhan untuk mendukung kebijakan organisasi

c. Cognitive reframing

  • Individu:
    • memahami informasi baru
    • menyesuaikan interpretasi sebelumnya

Akibatnya: perubahan sikap terasa “rasional” bagi individu

 

Bukan Hipokrisi, tapi Perspektif

Teks menekankan: Perubahan sikap bukanlah kemunafikan, melainkan konsekuensi dari perubahan posisi. Ini penting:

  • Dalam analisis kebijakan
  • Dalam memahami perilaku birokrasi

Historis

Fenomena ini juga terlihat pada:

  • Thomas Becket
  • Henry II of England

Becket:

  • Awalnya loyal pada raja
  • Setelah menjadi uskup:
    • membela kepentingan gereja
    • bahkan berkonflik dengan raja

Ini contoh ekstrem: perubahan posisi → perubahan loyalitas dan perspektif

 

Implikasi Teoretis

a. Policy-making tidak netral

  • Aktor kebijakan: membawa kepentingan institusional

b. Bureaucratic behavior is positional

  • Perilaku birokrat: ditentukan oleh posisi dalam struktur

c. Fragmentasi kebijakan

  • Setiap unit organisasi: punya perspektif sendiri

👉 Ini menyebabkan:

  • konflik antar unit
  • koordinasi sulit

 

SEHARUSNYA KALAU MENUNJUK PEJABAT

 

KEHORMATAN MENJADI PEGAWI PUBLIK

Teks ini membahas konsep kehormatan (honor) sebagai nilai moral yang sangat kuat dalam tradisi politik Barat, khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan kekuasaan. Penjelasannya dapat diurai sebagai berikut:

Konsep kehormatan modern berakar dari peradaban Yunani dan Romawi kuno. Figur sentralnya adalah: Lucius Quinctius Cincinnatus

Ia menjadi simbol:

  • integritas pribadi
  • pengabdian tanpa ambisi kekuasaan

Kisahnya:

  • Seorang petani yang dipanggil untuk menyelamatkan Roma (458 SM)
  • Menjadi diktator dalam kondisi darurat
  • Menang dalam 16 hari
  • Langsung mundur dan kembali bertani

Makna simbolik: Kekuasaan adalah amanah sementara, bukan sesuatu yang harus dipertahankan


2. Idealisme Politik: Kekuasaan Bukan Tujuan

Dari kisah Cincinnatus muncul norma klasik:

  • Politisi tidak boleh terlihat haus kekuasaan
  • Idealnya:
    • menunggu “dipanggil untuk melayani”
    • bukan mencari jabatan secara aktif

Ini menjadi nilai penting dalam sejarah politik awal, terutama di Amerika.


Tokoh yang dianggap merepresentasikan nilai ini:

  • George Washington, Ia memimpin perang kemerdekaa, kemudian secara sukarela melepaskan kekuasaan

Bahkan disebut sebagai:“Cincinnatus of the West”

Ini memperkuat norma: pemimpin sejati tidak melekat pada kekuasaan

 

Kondisi yang terjadi

Politisi diharapkan tidak ambisius lalu kembali ke kehidupan biasa setelah menjabat

Sekarang Politisi menjadi profesional dan bergantung pada jabatan untuk karier

Kareena Kekuasaan CAndu

 

Gerakan “Term Limits”

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut:

  • muncul gagasan membatasi masa jabatan

Tujuannya: “memaksa” politisi meniru perilaku Cincinnatus → kembali ke kehidupan biasa setelah menjabat

 

Mengapa Sulit Melepaskan Kekuasaan?

  • Cincinnatus & Washington:
    • punya kekayaan pribadi
    • punya “tempat kembali” (tanah, estate)
  • Politisi modern:
    • tidak punya alternatif ekonomi yang sama
    • kariernya bergantung pada politik

Akibatnya: Mereka lebih cenderung mempertahankan kekuasaan

 

Sosialisasi Nilai Honor

Konsep kehormatan tidak hanya berasal dari sejarah, tetapi juga:

a. Lingkungan sosial

  • keluarga
  • komunitas

b. Media dan budaya populer

  • film
  • cerita heroik

Contoh:

  • “kode kehormatan” dalam film western
  • nilai ksatria (chivalry)
  • narasi modern seperti:
    • Star Trek
    • Star Wars

👉 Semua ini mengajarkan:

  • menepati janji
  • melindungi yang lemah
  • menjaga integritas

Honor sebagai Fondasi Perilaku Manusia

Teks menegaskan:

Honor sering kali lebih penting daripada kehidupan atau kekayaan

Contoh kuat:Declaration of Independence

Dalam deklarasi tersebut: para pendiri negara berjanji:

    • hidup
    • harta
    • kehormatan

👉 Yang dianggap paling “sakral”:

  • kehormatan

Kehormatan adalah nilai moral fundamental yang membentuk perilaku manusia dan ideal pelayanan publik. Namun, dalam konteks modern, nilai ini sering berbenturan dengan realitas struktural dan insentif yang mendorong individu untuk mempertahankan kekuasaan.

PRIVATISASI LAYANAN PUBLIK

 

PRIVATISASI LAYANAN PUBLIK

1. Apa itu “Contracting Out” / Privatisasi?

Dalam Public Administration:

  • Contracting out = pemerintah tidak menjalankan layanan sendiri
  • tetapi mengontrakkan kepada pihak swasta/nonmiliter

Contoh:

  • keamanan
  • konstruksi
  • logistik
  • layanan pendukung militer

👉 Argumen utama:

  • lebih efisien
  • lebih hemat biaya
  • lebih fleksibel dibanding birokrasi

2. Kasus Irak: Privatisasi dalam Konteks Ekstrem

Dalam perang Irak, pemerintah AS menggunakan kontraktor swasta untuk:

  • menjaga keamanan proyek rekonstruksi
  • melindungi pekerja sipil
  • mendukung operasi militer

 

Masalah Privatisasi

Masalah yang muncul:

Akuntabilitas lemah

  • Tidak jelas siapa yang mengawasi
  • Tidak tunduk sepenuhnya pada rantai komando militer

b. Chain of command ambiguity

  • Tentara → sistem komando jelas
  • Kontraktor → posisi ambigu

👉 Ini menciptakan governance gap


Ketegangan sosial (emotional disconnect)

  • Kontraktor dibayar jauh lebih tinggi
  • Risiko pekerjaan mirip dengan tentara

👉 Dampaknya:

  • kecemburuan
  • konflik internal
  • penurunan kohesi organisasi

Risiko Korupsi dan Political Capture

Privatisasi rentan terhadap:

  • pengaruh politik
  • konflik kepentingan
  • nepotisme

📌 Contoh:
Halliburton

  • Mendapat kontrak > $7 miliar
  • Tanpa proses tender kompetitif
  • Terkait dengan Dick Cheney (mantan CEO)

👉 Ini menunjukkan:

privatisasi dapat memperlemah prinsip fairness dan transparency


Monitoring Difficulty

  • Sulit mengawasi kinerja kontraktor
  • Outcome tidak selalu terukur dengan jelas

👉 Masalah klasik dalam teori:

  • principal–agent problem
    • pemerintah (principal)
    • kontraktor (agent)

Reduced Government Control

  • Pemerintah kehilangan kontrol langsung atas layanan publik
  • Ketergantungan pada sektor swasta meningkat

Limited Competition

  • Tidak banyak perusahaan yang mampu menyediakan layanan kompleks
  • Akibatnya:
    • monopoli / oligopoli
    • harga tidak kompetitif

Paradoks Historis: Dari Privatisasi → Publikisasi → Privatisasi Lagi

Teks ini menyoroti dinamika penting:

Awal abad ke-20:

  • Layanan publik banyak dikelola swasta
  • Masalah:
    • korupsi
    • eksploitasi

Reformis progresif mendorong:

  • “publicization” (nasionalisasi layanan)
  • agar:
    • akuntabel
    • transparan

Namun sekarang:

  • kembali ke privatisasi (contracting out)

👉 Ini menunjukkan: tidak ada model yang sepenuhnya superior—semuanya tergantung konteks


a. Trade-off Efisiensi vs Akuntabilitas

  • Privatisasi:
    • ↑ efisiensi
    • ↓ kontrol publik
  • Pemerintah langsung:
    • ↑ akuntabilitas
    • ↓ efisiensi

b. Principal–Agent Problem

  • Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengontrol kontraktor
  • Informasi asimetris tinggi

c. Institutional Logic Conflict

  • Logika sektor publik:
    • pelayanan publik
    • keadilan
  • Logika sektor swasta:
    • profit
    • efisiensi

👉 Konflik ini menghasilkan:

  • ketegangan dalam implementasi kebijakan

 

DILEMA MANAJEMEN ORGANISASI PUBLIK

 

DILEMA MANAJEMEN ORGANISASI PUBLIK

Dualisme Politik vs Administrasi

  • Top management → berbasis politik
  • Middle management → berbasis profesionalisme

👉 Ini mendukung teori klasik seperti:

  • Public Administration (dikotomi politik-administrasi)
  • Institutional logic (logika politik vs logika profesional)

 

AKUNTABILITAS VS EFISIENSI

Organisasi publik mempertahankan prosedur karena:

  • ingin adil
  • ingin transparan

Namun:

  • konsekuensinya → inefficiency

 

Mengacu pada pemikiran Herbert Kaufman: “One person’s red tape may be another’s procedural safeguard.”

Artinya:

a. Sisi Negatif:

  • Menghambat efisiensi
  • Membebani pegawai
  • Menurunkan kinerja dan motivasi

b. Sisi Positif:

  • Menjamin akuntabilitas
  • Menjaga keadilan (equity)
  • Mencegah penyalahgunaan wewenang

👉 Jadi, red tape memiliki sifat:
paradoksal (double-edged sword)

TOP MANAGER DI PEMERINTAHAN

 

TOP MANAGER DI PEMERINTAHAN

Top managers (manajer puncak):

  • Membuat keputusan strategis besar
  • Bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi secara keseluruhan

Dalam konteks pemerintahan:

  • Top managers = pemimpin politik
    (presiden, menteri, kepala daerah)
  • Mereka memperoleh kekuasaan melalui:
    • Pemilu
    • Penunjukan
    • (dalam konteks ekstrem: perebutan kekuasaan)

📌 Contoh: Ketika seorang presiden baru menjabat (misalnya di Amerika Serikat), ia dapat menunjuk ±3.000 posisi strategis.

Masalah utama

Banyak top managers Bukan profesional manajemen tapi Dipilih karena loyalitas politik, kedekatan personal, kontribusi kampanye dan representasi kelompok kepentingan

Implikasinya:

  • Ada gap antara keputusan politik dan kompetensi manajerial
  • Ini sangat relevan dalam literatur politics–administration dichotomy

 

Middle Management Di Pemerintahan

Middle managers (manajer menengah):

  • Aktor utama dalam praktik manajemen sehari-hari
  • Berfungsi:
    • Menerjemahkan kebijakan dari top management
    • Mengimplementasikan kebijakan
    • Menjalankan operasional organisasi

📌 Mereka adalah:

  • Public administrators (administrator publik profesional)
  • Biasanya memiliki:
    • pendidikan formal (MPA, MBA, kesehatan masyarakat, dll.)
    • keahlian teknis dan manajerial

👉 Ini adalah kelompok yang:

  • Menjadi core dari profesi administrasi publik
  • Memiliki managerial capacity yang sebenarnya

First-line Managers (Manajer Lini Pertama)

  • Berada di bawah middle management
  • Bertugas:
    • Mengawasi pegawai operasional (rank-and-file)
    • Melaksanakan kebijakan secara langsung

👉 Mereka adalah “ujung tombak implementasi kebijakan”


Struktur Hierarki Manajemen (Ringkasan)

Secara konseptual:

  • Top Management (Politik)
    → Membuat kebijakan & arah strategis
  • Middle Management (Administrator Profesional)
    → Menerjemahkan & mengelola implementasi
  • First-line Management
    → Mengawasi pelaksanaan teknis
  • Rank-and-file employees
    → Pelaksana operasional