Agencification in Asia: Lessons from Thailand, Hong Kong, and Pakistan Arif Budy Pratama Public Administration program, Universitas Tidar 2017

Agencification in Asia: Lessons from Thailand, Hong Kong, and Pakistan

Arif Budy Pratama

Public Administration program, Universitas Tidar

2017

Ketika pemerintah semakin tertekan dengan tuntutan, salah satu cara keluar adalah pembentukan agencification atau BLU sebagai bagian dari pandangan NPM , efisiensi dan efektivitas.  Penelitian ini membandingkan kondisi agencification di negara Thailand, Hongkong dan Pakistan. faktor utama dalam kebijakan agencification adalah semi autonomous. Pemisahan dari kementerian induk (secara formal terpisah tidak dalam satu hirarkis birokrasi yang sama beda dengan tingakaan eselin yang masih di bawah eselon diatasnya) dan menjadi sebuah badan yang lebih fleksibel dalam mengatur bentuk, anggaran dan pegawainya sesuai dengan core bisnisnya. sehingga tidak terikat kuat dengan model MSDM pada organisasi publik yang sangat ketat dan kaku.

Penelitian menggunakan Metode Literature review data diperoleh dari Comparative Public Organization Database For Research (COBRA). Dengan memahami yang telah terjadi di negara lain dapat membantu pembuatan kebijakan di negara sendiri. Konsep agensi terpisah dari kementerian induknya pengaturan manajemen yang kaku dapat diatasi (Dunleavy, Margetts, Bastow, & Tinkler, 2006). keluasan dalam perekrutan, pelatihan dan promosi. Manfaat kedua agensi bisa lebih agile membentuk strukturnya sendiri  sesuai dengan core bisnisnya. keleluasaan pengaturan manajemen, keuangan , personel, struktur dan orang-orangnya terpisahnya dari kementerian induknya membuat transparansi dan keterbukaan sebagai bentuk kontrol. Pemotongan anggaran kementerian tetapi tugas masih melekat menghasilkan cara baru untuk menggunakan agensi dalam menjalankan tugas dan melakukan pembiayaan sendiri. Salah satu usaha agar dapat menjalankan fungsi organisasi publik melalui agensi-agensi tersebut. korean agensi dapat menyesuaikan langkah-langkah strategis tanpa terikat aturan yang ketat sehingga dapat lebih agile dalam memutuskan, termasuk juga SDM. Pelaksanaan fungsi delegasi yang lebih luas dibanding delegasi birokrasi ke unit eselon di bawahnya

Moynihan (2006) menjelaskan tiga proses dalam pengimplementasian kebijakan dari kementerian induknya yaitu (1) mengadopsi kebijakan yang sama dengan kementerian induknya (2) belajar dari pengalaman kesalahan dan (3) mengadopsi kebijakan yang berbeda dengan induknya. Agensifikasi menjadi suatu kebijakan yang ambigu karena tidak seragam penerapannya. Seharusnya BLU berjalan rasional tetapi dalam pelaksanaannya pembentukan BLU yang masih dibawah kementerian dan kepentingan dan fungsi kementerian masih disana maka agencification tidak dapat benar-benar berjalan otonom, kepentingan tersebut juga dengan menaruh para pegawai kementerian pada posisi-posisi yang strategis. Berkaca dari hongkong BLU  dibatasi oleh kekuatan politik dan (Dunleavy, 1991; James, 2003) dapat saja BLU merupakan strategi kementerian untuk memperluas strukturnya dengan memanfaatkan kesempatan dan mempromosikan serta memberikan fasilitas yang lebih kepada anggotanya. Pengaruh lain terakhir karakter, budaya dan lokalisme bermain penting dalam reformasi sektor publik. Hongkong secara agregata BLU nya mendapat intervensi politik smentara di thahiland dan Pakistan masih berjuang terkait kinerja, akuntabilitas, dan halangan politik. Hal ini membuat kajian di setiap negara tidak dapat digeneralisir