Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik

Purwanto, Erwan Agus

Sulistyastuti, Dyah Ratih

2012

Konsep dan Aplikasinya di Indonesia

Suatu kebijakan yang telah disusun, direncanakan dari permasalahan yang muncul dalam masyarakat begitu di konsep dan diformulasikan kedalam suatu peraturan sering mengalami kegagalan dalam pengaplikasinnya. Letak kegagalan ini dipelajari dan diteliti guna mengurangi bias pada saat pelaksanaanya di lapangan. Salah satu faktor penting adalah karena mengabaikan terhadap gejolak dan perubahan dinamika baik internal maupun external. 

Ketika sasaran yang telah ditetapkan akan di panah oleh pemanah, perkiraan yang sebelumnya sudah diperhitungkan seringkali berada dalam posisi yang berubah drastis dan diluar batas toleransi yang seharusnya, keputusan yang cepat harus diambil oleh pemanah ketika merasakan arah angin bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan, tetapi apakah pemanah siap dengan konsekuensi kegagalan, apakah tetap sesuai prosedur atau mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi pada saat melepaskan anak panah. Pengalaman, kompetensi dan kematangan akan sangat menentukan keberanian dan tindakan yang paling tepat dilakukan. Misal ketika seorang pilot yang harus bertanggung jawab atas ratusan nyawa maka tentu seberapa besar resiko yang harus ditanggung akan membatasi tingkat keberanian mengambil resiko, permasalahan yang cukup kompleks di lapangan tidak serta merta dapat teratasi dengan prosedur yang ada, pada akhirnya berdiri di atas peraturan atau mengambil tindakan adalah suatu hal yang berat, begitu juga implementasi kebijakan pada saat dilaksanakan, kebijakan tersebut atau tidak tepat sangat tergantung pada putusan dan prosedur yang matang.

implementasi kebijakan dan klasterisasi untuk kemudian dipelajari, memahami teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan melalui pemahaman fenomena-fenomena dalam praktek pelaksanaan program. Dengan mempelajari hal tersebut akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam untuk menutup celah atau bias pelaksanaan implementasi. Kebijakan yang sudah dirumuskan secara jelas dan mendetail bisa menjadi paradox ketika diterapkan, karena prosedur yang kaku mengabaikan perubahan yang terjadi saat implementasi, walaupun disediakan ruang toleransi tetapi masih cukup sulit untuk memperkirakan ruang tersebut apalagi jika suatu kebijakan tidak dirumuskan dengan jelas maka implementasinya juga akan mengambang dan tidak tahu harus mengarah kemana, pada akhirnya kompromi-kompromi politik dibuat atas dasar kebimbangan tersebut. Sedangkan yang paling sulit akan dilakukan oleh aktor yang melaksanakan kebijakan karena dasar serta aturan yang tidak jelas, sementara tuntutan masyarakat semakin mendesak, memposisikan untuk mengambil keputusan yang secara langsung dan empirik menguntungkan masyarakat tapi mengabaikan peraturan atau pada akhirnya petunjuk dari pimpinan dan aktor politik yang merupakan hasil kompromi politik yang sebaiknya dijalankan

Dinamika faktor eksternal

Suatu kebijakan dalam administrasi publik memang dirumuskan dari permasalahan yang ada dalam ruang publik dan selanjutkan diformulasikan berdasarkan masukan, pengamatan, penelitian serta kajian-kajian dan pada akhirnya menjadi suatu pedoman untuk dilaksanakan. Pengimplementasian tidak dapat dipisahkan dengan dinamika dalam masyarakat, perubahan yang diprediksi sebelumnya bisa salah dan akan merambat pada perkiraan yang lain. Masalah yang kompleks ini sulit untuk diselesaikan dalam kondisi yang statis. Munculnya era demokrasi dan internet dimana setiap orang dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya baik melalui media sosial maupun cara-cara yang dapat  viral untuk memperoleh perhatian publik. Opini maupun pendapat serta content yang disampaikan tentu akan semakin membuat perkembangan pandangan dalam masyarakat semakin dinamis.

Pendekatan yang dipakai untuk memahami implementasi tersebut antara lain pendekatan case study, yaitu dengan menginvestigasi suatu kasus tertentu misal membandingkan kenapa suatu kebijakan bisa berhasil dan yang lain bisa gagal. Metode ini dipakai untuk melihat faktor-faktor pendukung yang membuat kebijakan tersebut berhasil ataupun faktor-faktor lain yang dapat merusak kebijakan tersebut. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut akan membuat kejelian dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan dan antisipatif dengan faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan serta mengembangkan/mempersiapkan  faktor-faktor pendukung.

Implementasi dengan Menggunakan Perencanaan Model

Suatu kebijakan yang baik tentu sudah mempertimbangkan segala dampak, resiko dan faktor-faktor pendukung. Beberapa model digunakan seperti analisis SWOT, Matriks BCG (Henderson, 1970), SOAR  (Strengths, opportunities, aspiration, results) (Stavros, Cooperrider, dan Kelly 2003), pendekatan Appreciative Inquiry (AI). Pendekatan ini mulai dipopulerkan oleh David Cooperrider, dalam bukunya Introduction to Appreciative Inquiry (1995). Kelemahan dari analisis SWOT adalah kecenderungan untuk melupakan atau mengabaikan kelemahan sehingga untuk mengatasinya digunakan konsep SOAR, analisis CSF (Critical success factor), TOWS.

Strategi pertama adalah dengan melihat pada teori-teori dan pengetahuan sebelumnya mengenai suatu kebijakan maka penelitian menggunakan dasar teori positivistik, pendekatan dilakukan dari atas ke bawah  yaitu dengan melihat strategi-strategi program yang berhasil dengan meneliti dan menganalisis kebijakan tersebut dari atas atau dari kebijakannya sendiri lalu kemudian diturunkan sampai pelaksanaannya, melihat apakah kebijakan tersebut tidak bisa sampai ke bawah dan strategi-strategi yang dilakukan agar kebijakan tersebut tetap sesuai sampai implementasinya.

Strategi kedua adalah melalui bottom up, atau melihat kenapa pelaksanaan program tersebut di level akhir atau interaksi antara ASN SLB dan warga negara. Penekanan ini dipelopori oleh Elmore (1979) dan Lipsky (1980), pendekatan ini dengan memetakan warga atau stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan, mengenali bagaimana transaksi kebijakan disampaikan dari pemerintah ke stakeholder, perbedaan pandangan ini sering terjadi antara stakeholder dan ASN SLB terutama menyangkut masalah administrasi, perbedaan cara pandang antara stakeholder dan ASN SLB memperluas jurang perbedaan pendapat diantara keduanya. sehingga pengklasteran stakeholder memudahkan spesifikasi stakeholder serta penyampaian kebijakan lebih dapat diterima.