Gagasan Paradigma Manajemen Pemerintahan

 Gagasan Paradigma Manajemen Pemerintahan

Beberapa gagasan yang mengkritik dan mengomentari ide pemerintahan yang tidak sejalan dengan kondisi, maka muncul beberapa gagasan yang menghendaki perubahan pada pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman antara lain

1. Post-Bureaucratic Paradigm - (Barzelay dan Armajani, 1997)

Paradigma Birokratik	Paradigma Post-Bureaucratic
Kepentingan publik, Efisiensi organisasi, dan Kontrol	Hasil yang berdampak positif dan berguna dalam masyarakat, Kualitas, Nilai Produk dan keterikatan terhadap norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
Fungsi, Otoritas dan Struktur	Pelayanan dan Hasil akhir (Outcome)
Cost Benefit (biaya) dan tanggung jawab	Pemberian nilai bagi masyarakat, akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja
Ketaatan pada aturan dan prosedur	Pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi pemecahan masalah dan proses perbaikan yang berkesinambungan
beroperasinya sistem-sistem administrasi	Pemisahaan antara pelayanan dan pengawasan, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisa hasil, dan memperkaya feedback

2. New Public Management dalam Buku “Reinventing Government” (Osborne dan Gaebler, 1992)

Prinsip Manajemen Pemerintah Lama	Prinsip Manajemen Pemerintah Baru
Pemerintah yang bekerja keras, memberikan pelayanan kepada masyarakat	Pemerintah hanya sebagai katalis dan membuka kesempatan kepada semua pihak
Pemerintah dibentuk untuk melayani	Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintah dan layanan
Pemerintah memonopoli semua pelayanan	mendorong semangat persaingan yang sehat dalam penyedia layanan kepada masyarakat
Pemerintah adalah organisasi yang digerakan oleh peraturan	Pemerintah digerakkan oleh misi dan tujuan sehingga aturan fleksibel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai misi
Proses yang dibiayai	Hasil yang dibiayai
Mengutamakan pemenuhan birokrasi seperti fasilitas dan sarana prasarana birokrasi	Mengutamakan kepentingan pelanggan atau warga negara
Pemerintahan yang cenderung membelanjakan anggaran	Pemerintah yang cenderung mengusahakan dan menghasilkan (entrepreneur)
Pemerintah yang menyelesaikan masalah atau mengatasi (program-program untuk menyelesaikan masalah rakyat)	Pemerintah yang mencegah masalah atau antisipatif
Pemerintah yang sentralistis dan hierarkis	Pemerintah yang desentralistik, memberi wewenang dan tim kerja
Pemerintah yang memasok masal barang dan jasa	Fokus pada market oriented, apa yang sedang dibutuhkan pasar sehingga selektif dalam penyediaan barang dan jasa

3. New Public Service (Denhardt dan Denhardt, 2003) mengcinter sifat market oriented atau bisnis pemerintah dengan:

1. Serve Citizen not customers, Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (kepuasan semua citizen)

2. Seek the public interest, Mengutamakan kepentingan publik (bukan kepentingan yang memiliki modal) 

3. Value Citizenship over entrepreneurship, Lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan (prinsip mencari untung di bawah nilai atau norma masyarakat)

4. Think strategically, act democatially, Berpikir strategis dan bertindak demokratis (melakukan segala sesuatu dengan strategik tapi tanpa meninggalkan semua kepentingan secara demokratis, walaupun pemahaman strategik ada tapi tetap bertindak sesuai dengan kebutuhan lakukan sosialisasi dan pemahaman yang baik tentang strategi agar secara demokratis dapat disepakati dan tidak otoriter, selalu menerima setiap masukan)

5. Recognize that accountability isn't simple, menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah

6. Serve rather than steer, Melayani daripada mengendalikan, dan

7. Value people, not just productivity, Menghargai orang bukan produktivitas semata

4. “Good Governance”, paradigma yang diajukan UNDP (United Nation Development Program) meliputi:

1. Participation, setiap orang harus memiliki kesempatan untuk bersuara, berpendapat dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan baik langsung atau tidak langsung melalui institusi perantara maupun pemerintah yang dapat mewakili suaranya.

2. Rule of Law, aturan main harus adil dapat diterapkan tanpa padang buluh yang seadil-adilnya. seringkali aturan main atau hukum melihat berbagai pertimbangan dalam menentukan keadilan

3. Transparency, keterbukaan atas informasi publik, proses dapat memberikan kejelasan dan kepastian kepada semua pihak yang berkepentingan

4. Responsiveness yaitu institusi harus agile bertindak cepat dan responsif dalam melayani para pemangku kepentingan

5. Consensus Orientation, proses mediasi dan proses konsensus umum setiap pihak yang terlibat atas suatu kebijakan sehingga dapat memberikan kepastian pemahaman semua pihak

6. Equity, semua orang memiliki kesempatan yang sama, perlakuan yang sama dalam penerapan kebijakan yang dilaluinya

7. Effectiveness dan Efficiency, proses yang dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah harus menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna mencapai tujuan kepuasan masyarakat.

8. Accountability, menunjukkan proses dan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan benar dan dapat dibuktikan kepada masyarakat dengan data yang akuntabel

9. Strategic Vision, pemerintah harus memiliki visi jangka panjang, luas dengan tetap memperhatikan sejara, budaya, dan sosial.