Partisipasi Warga Negara di dalam Penilaian Kinerja Administrasi Negara (Alfred T. Ho) Book: “Democracy and Public Administration” Edited by Richard C. Box, 2007 1

Book: “Democracy and Public Administration”

Edited by Richard C. Box, 2007

6

Partisipasi Warga Negara di dalam Penilaian Kinerja Administrasi Negara

(Alfred T. Ho)

Teknik-teknik penilaian kinerja sudah banyak dilakukan oleh administrasi negara. input yang tinggi, desain pekerjaan, sistem yang terhubung dengan pekerjaan menjadi tolak ukur penilaian kinerja. Bahkan penggunaan intelijen artificial juga dimasukkan ke dalam sistem untuk langsung memonitor kinerja administrasi publik. Tetapi apakah kinerja yang terukur dari sistem tersebut sesuai dengan harapan yang diterima warga negara. Penilaian kinerja malah mengabaikan sisi esensial dari pelayanan publik yaitu kepuasan masyarakat. Di sisi lain administrasi publik memiliki profesional dan etika dalam bekerja sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Di mana dalam setiap kebijakan pasti ada kelompok-kelompok yang dirugikan dari kebijakan tersebut sehingga manajer administrasi publik tidak dapat memuaskan semua kepentingan publik. Maka dari itu kebijakan publik yang akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban dari masalah implementasi kebijakan publik.

Tolak Ukur Kinerja di Dalam Pemerintah

Penilaian kinerja adalah kuantitatif indikator untuk mengukur output efisiensi dan hasil yang diharapkan dari pelayanan publik. Tradisional birokrasi pemerintahan fokus pada input bukan pada outcome contohnya mereka mencari sekolah dari banyaknya siswa, mengukur kesejahteraan dari banyaknya masyarakat miskin, mengukur departemen polisi dengan jumlah kebutuhan anggota polisi untuk memerangi kejahatan. Tetapi hasilnya tidak fokus untuk dilihat. Public entrepreneur tahu kenapa institusi didanai menurut input, mereka hanya punya sedikit alasan untuk berusaha meningkatkan kinerja tetapi hal tersebut harus diubah dimana pendanaan untuk merangsang mereka menjadi lebih terobsesi meningkatkan kinerja (Osborne Gaebler, 1993,p.239). Penerapan standar kinerja berdasarkan output memiliki beberapa pertanyaan antara lain:

1. Apakah tolak ukur kinerja sejalan dengan tujuan dan kinerja dari target program tersebut?

2. Bagaimana bisa budget kantor digunakan dari informasi kinerja untuk mengevaluasi hasil program lebih efektif meyakinkan uang pajak diletakkan digunakan dengan penggunaan yang sebaik-baiknya?

3. Bagaimana manajer program menggunakan kinerja untuk memotivasi staf untuk terus-terusan membuat perkembangan dari program yang disampaikan ke warga negara?

4. Bagaimana pembuat kebijakan dan manajer menggunakan informasi kinerja untuk mengevaluasi dan melihat situasi status program yang disampaikan dan membuat strategi baru untuk program tersebut?

Di Luar Manajemen Kinerja

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya tolak ukur kinerja dapat meningkatkan komunikasi antar bidang.. dengan dengan adanya tolak ukur tersebut maka mau tidak mau administrasi publik dituntut untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan karena mempertaruhkan penilaian terhadap status administrasi publik tersebut. Tetapi tidak semua tolak ukur tersebut dipandang rasional dalam melihat efisiensi dan efektivitas program karena bukti empiris yang berbeda dari laporan kinerja tentu menjadi pertanyaan besar dan hal ini menjadi batasan bagi pembuat kebijakan dalam menilai apakah indikator kinerja sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan.(Jordan&hacbart, 1999).

Tolak ukur kinerja dari aparatur publik tidak hanya mengandalkan alat ukur yang dibuat di dalam instansi atau organisasi publik tersebut. Tetapi keterlibatan langsung warga negara dalam memberikan masukan, saran, ide, juga seharusnya dapat mempengaruhi kinerja alat ukur pelayanan publik yang ada respon dari masyarakat merupakan indikator apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak sekaligus usulan dari rencana-rencana perbaikan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan publik (Ho & Coates,2004).

Epstein, Coates, dan wray (2005) dalam bukunya, "result that matter" menyimpulkan lima peran yang dapat diambil oleh warga negara dalam kebijakan publik yaitu: sebagai customer dan stakeholder, sebagai advokat, sebagai pembentuk isu yang berkembang di masyarakat, sebagai kolaborator, dan sebagai evaluator.

Tantangan Warga Negara

Setiap warga negara memiliki kepentingan dari setiap kebijakan publik yang diambil pemerintah tetapi partisipasi dalam kebijakan publik tidak mungkin dapat dilakukan oleh setiap individu karena hanya yang tergabung dalam komunitas kebijakan publik terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang sudah memiliki peran dan kemampuan dalam ikut andil pembuatan kebijakan. Keterwakilan individu mungkin tidak semuanya dapat diwakili oleh komunitas membuat kebijakan tersebut.

Warga negara mungkin dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian kinerja aparatur negara ketika langsung berhadapan dengan aparatur negara tersebut tetapi penilaian yang dilakukan secara langsung sepertinya sulit untuk dilaksanakan dengan utuh karena respon yang didapatkan lebih ke arah komunikasi individu yang melibatkan emosi sehingga dikhawatirkan tidak menjadi objektif. hal ini terjadi karena tatap muka secara langsung atau adanya kepentingan yang membuat warga negara khawatir ketika pertanyaan atau respon tersebut diketahui oleh peralatan negara dan menimbulkan rasa khawatir nantinya urusannya akan lebih sulit. Sisi lainnya, warga negara tidak secara langsung menerima kebijakan tersebut juga tidak memiliki pandangan bagaimana mengukur dan menilai kinerja suatu program karena dampak yang diterima mereka tidak secara langsung. Kenapa penilaian kinerja dari warga negara diperlukan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

• Penilaian kinerja merupakan rangkaian data yang rumit dengan metode-metode tertentu yang dipahami oleh internal dan menjadi bentuk laporan kepada pembuat kebijakan, tentu hal ini menjadi pertimbangan bahwa data tersebut bukan metadata dan metode yang dipakai juga harus ditelaah sehingga detail hasil pun menjadi complicated dan harus ditelaah lebih lanjut.

• Tolak ukur kinerja adalah penilaian rutin secara periodik tertentu, artinya penilaian kinerja ini tidak dapat langsung menggambarkan mengenai program tersebut secara utuh, bukan penilaian yang bermula dari awal sampai akhir.

• Penilaian kinerja juga tidak langsung dapat merubah sebuah program hal ini hanya menjadi informasi bagi si pembuat kebijakan dan tentunya laporan kinerja ini hanya menjadi masukan yang tidak secara substantif dapat merubah suatu kebijakan sehingga dalam prosesnya akan menurunkan motivasi mengenai penilaian kinerja tersebut.

• Walaupun Pembuat kebijakan dan administrasi publik sangat serius dalam penilaian kinerja dan komit kepada input layanan publik dan informasi kinerja untuk membuat perbedaan program atau kebijakan tetapi apabila warga negara tidak melihat hasil nyata dari input yang telah mereka berikan sebelumnya ini akan mengurangi partisipasi warga negara karena sudah bersusah payah menyampaikan usulan dan masukan tetapi tidak pernah menjadi real atau di lapangan tidak berubah sehingga mengorbankan waktu mereka untuk hal yang sia-sia.

Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat menyampaikan pengalaman mereka untuk menilai hasil dari kinerja suatu program dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Focus group discussion, dengan pembahasan antara public officer dan warga negara serta membahas hal-hal yang menjadi problem dalam pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan yang muncul dibahas dan dikelola serta dicari solusi untuk perbaikan program atau proses tersebut. Tetapi permasalahannya tidak semua orang dapat mengikuti FGD ini karena banyaknya layanan yang diberikan dan masyarakat yang terlibat tentu keterbatasan dari pelaksanaan FGD ini juga tidak bisa menampung semua orang dalam satu diskusi.

2. Penggunaan survei dan respon card, survei untuk meminta keterangan dari warga negara yang telah memperoleh pelayanan bagaimana persepsi mereka terhadap layanan publik tersebut. Hal ini menjadi input dan masukan bagi administrasi negara untuk dapat menyesuaikan kebijakannya tetapi input ini tidak dapat menjelaskan masalah yang sebenarnya dihadapi. Survey yang ditujukan secara langsung dapat mengurangi objektivitas karena kekhawatiran dari yang di survey, sebaiknya survey dilakukan oleh pihak independence diluar pemerintah.

3. Penggunaan media sosial dan internet, tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari responnya di sosial media atau di internet. Tetapi respon yang didapatkan masih pada kalangan-kalangan tertentu yang aktif menyerahkan responnya terhadap pelayanan publik di media sosial tersebut. Dan tidak semua warga negara dapat mencapai infrastruktur internet yang baik atau digital divide.

4. Penggunaan data administratif, data-data yang masuk dapat diukur secara objektif dan dikaitkan secara logis tentang kinerja yang dihasilkan pemerintah contoh sebuah undangan yang membahas kebijakan publik atau dengar pendapat, apabila dihadiri oleh hampir semua undangan, maka menunjukkan bahwa kepercayaan warga negara tinggi karena mereka yakin dengan pertemuan tersebut usulan dan aspirasi mereka dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintah. hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan warga negara terhadap pemerintah meningkat. Data yang menunjukkan antusias terhadap suatu program juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah menjadi lebih baik tetapi sebaliknya dengan turunnya antusias warga negara menunjukkan bahwa program tersebut tidak berjalan dengan baik.