Jumat, 04 November 2022

The Critical Role of Street Level Bureaucracy Chapter 1 BOOK STREET-LEVEL BUREAUCRACY Dilemmas of The Individual in Public Service (Michael Lipsky, 1980)

BOOK STREET-LEVEL BUREAUCRACY

Dilemmas of The Individual in Public Service

(Michael Lipsky, 1980)


Chapter 1

The Critical Role of Street Level Bureaucracy


Warga negara tidak mendatangi wakil mereka untuk mengadu masalah yang dihadapinya, mereka berhadapan dengan ASN, dengan guru, dengan Police, petugas kesehatan, dengan petugas sensus, jaksa, ASN BPN, Pajak, petugas kelurahan, pemda dsb. Public service yang langsung berinteraksi disebut SLB/street level bureaucracy. Mereka dianggap lebih menentukan nasib warga negara dibanding wakil rakyat. 

Tuntutan terhadap pelayanan semakin hari semakin meningkat dan pemerintah juga dituntut untuk efektif dan efisien. SLB mendominasi kontroversi politik melalui pelayanan publik untuk dua alasan yang umum yaitu perdebatan scope pelayanan dari pegawai publik dan SLB di anggap sangat berdampak secara langsung kepada warga negara.


Konflik atas cakupan dan esensi pelayanan publik

Apakah peran public employe penting dan kenapa tidak di serahkan saja kepada swasta? negara melalui kontrak sosial dengan warganya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan mensejahterakan warganya, memberikan keamanan, jaminan, dan kepastian serta melindungi warga negaranya. tetapi kemampuan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga celah-celah kekurangan tersebut ditutupi oleh kekuatan lain yaitu swasta. Komposisi ASN tergantung pada target dan misi dari suatu negara, misal daerah yang kekurangan guru akan ditutup dengan guru secara proporsional dengan jumlah penduduk, begitu juga dengan polisi maupun kebutuhan di tempat lainnya. Dalam layanan publik proporsi gaji pegawai lebih tinggi bahkan bisa separuh dari total anggaran operasionalnya karena memang yang dijual adalah pelayanan publik.

Semua layanan disediakan negara, karena keterbatasan pelayanan tersebut kualitasnya cenderung menurun, belum lagi administrative yang harus dijalani, bagi mereka yang mampu akan mencari alternatif untuk pelayanan yang lebih baik karena pelayanan di pemerintah overload, pihak swasta diberikan kesempatan untuk membuka layanan yang sama tentu dengan biaya dan profit oriented perusahaan, mereka yang mampu akan beralih ke layanan swasta, dan yang tidak mampu akan tetap setia dengan layanan pemerintah. apakah kemampuan pemerintah perlu ditingkatkan dan apabila ditingkatkan customer akan kembali meningkat sedangkan resource terbatas. Apakah public sector dibutuhkan pada semua area publik atau serahkan ke pasar?Pemerintah bisa mengukur dan mengintervensi agar pasar dapat berjalan optimal dan adil bukan dimanfaatkan kalangan tertentu dan menjadikan pemerintah sebagai alatnya, pemerintah memiliki wewenang dari kontrak sosial dan pemerintah bertanggung jawab secara adil.


Konflik atas Interaksi dengan Warga Negara

SLB selalu rentan dengan kontroversi terutama terkait dengan perubahan kebijakan dan interaksinya dengan warga negara yang berefek langsung terhadap kehidupan warga negara.mereka memiliki seperangkat aturan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan, diperjelas melalui peraturan menteri, diperjelas detail dengan peraturan dirjen lalu di spesifikan langkah-langkahnya ke dalam instruksi kerja, kemudian panduan tersebut dijalankan di tengah masyarakat yang sangat dinamis belum lagi peraturan yang tidak tertulis yang tidak melekat tetapi dianggap penting misal seperti warna map, susunan surat, ambil antrian dan sistem lainya yang dikeluarkan oleh kantor-kantor pemerintah. Niat baik dari pimpinan, tetapi belum tentu baik untuk semua. di tengah kompleksitas tersebut peraturan-peraturan yang tidak tertulis dapat ditolerir tetapi enggan untuk dilakukan, sedangkan peraturan tertulis harus ditutup dengan ND tertulis juga apabila diambil diskresinya.

SLB adalah mereka yang paling merasakan tatapan langsung dari warga negara yang mereka layani, kebijakan yang disampaikan kepada warga negara akan berimbas secara langsung dan respon warga negara akan langsung dapat diamati oleh ASN SLB. remaja menilai/menjudge untuk menjadi nakal berkembang karena self-image atau mencontoh kepada grup lain yang nakal lalu menjudge nya.  penerima kesejahteraan menemukan atau menerima perumahan yang lebih rendah daripada mereka yang memiliki pendapatan disposabel yang sama yang bukan penerima (“welfare recipients find or accept housing inferior to those with equal disposable incomes who are not recipients”)

SLB selalu menghadapi tantangan dari kekecewaan dan kemarahan  yang diterima warga negara yang menjustifikasi ketidak adilan dan ketidak sesuaian, karean aturan untuk menggeneralisir semua orang, tidak secara jelas melihat kondisi masing-masing orang. SLB menjadi sasaran dan tempat kemana warga negara harus mencurahkan perasaanya atas layanan, padahal secara birokrasi bukan tugas SLB tersebut mendengar komplain karena ada biro lain yang menanganinya, SLB menjadi pekerjaan lebih berat dari sekedar birokrasi yang ideal dalam menjalankan tugasnya, SLB bukan pengambil keputusan tetapi selalu menjadi objek kritik dan tameng si pembuat keputusan.

SLB tidak hanya melayani tapi juga memberikan sanksi kepada warga negara, dua hal yang kontradiktif. fungsi pelayanan dan pengaturan. Pengalaman yang jelek terakumulasi karena pemerintah dianggap tidak mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan dan mindset kantor pemerintah semakin menjengkelkan.  Komunitas terbesar selalu menjadi perhatian sedangkan minoritas seringkali terpinggirkan dalam pelayanan publik, mengesankan ketidak profesional tetapi jika profesional gelombang protes besar akan datang, sehingga peran SLB menjadi penting dalam mengatur tingkatan konflik yang mungkin terjadi. SLB mengontrol sering mendapat tantangan dan dalam melayani pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai standar. SLB memegang 2 peran penting yang kontradiktif, yang satu mengurangi prosedur, pengawasan ketat, dan kemudahan administrasi yang selalu menjadi beban biaya tinggi atau melakukan pengawasan ketat dalam menjaga dan mengontrol  serta mencegah tindakan-tindakan salah yang merugikan negara yang dilakukan oleh oknum yang suka mengambil untung.SLB juga menjadi ujung tombak intervensi pada kontrol sosial masyarakat atas nama publik dan kewenangan yang dimilikinya. 

Bagaimana aparat publik mengontrol melalui kebijakan yang advocated dengan bimbingan dan pelajaran atau hardly discipline dan punishment. more rigid, pendekatan tradisional dengan pendekatan “medicalization” yaitu intervensi dari dokter dengan memberikan obat-obatan di karenakan pasien tidak disiplin mengontrol dirinya. SLB adalah tempat berinteraksi langsung segala kebijakan dan tempat menilai respon yang tepat, secara kolektif SLB fokus pada society dengan menggunakan sumber daya yang semakin diefektifkan dan diefisienkan dan sebagai individu SLB memiliki keterbatasan dalam melakukan efektivitas intervensi dan hambatan dalam merespon yang muncul karena besarnya proses.

BOOK STREET-LEVEL BUREAUCRACY

Dilemmas of The Individual in Public Service

(Michael Lipsky, 1980)


Chapter 1

The Critical Role of Street Level Bureaucracy


Warga negara tidak mendatangi wakil mereka untuk mengadu masalah yang dihadapinya, mereka berhadapan dengan ASN, dengan guru, dengan Police, petugas kesehatan, dengan petugas sensus, jaksa, ASN BPN, Pajak, petugas kelurahan, pemda dsb. Public service yang langsung berinteraksi disebut SLB/street level bureaucracy. Mereka dianggap lebih menentukan nasib warga negara dibanding wakil rakyat. 

Tuntutan terhadap pelayanan semakin hari semakin meningkat dan pemerintah juga dituntut untuk efektif dan efisien. SLB mendominasi kontroversi politik melalui pelayanan publik untuk dua alasan yang umum yaitu perdebatan scope pelayanan dari pegawai publik dan SLB di anggap sangat berdampak secara langsung kepada warga negara.


Konflik atas cakupan dan esensi pelayanan publik

Apakah peran public employe penting dan kenapa tidak di serahkan saja kepada swasta? negara melalui kontrak sosial dengan warganya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan mensejahterakan warganya, memberikan keamanan, jaminan, dan kepastian serta melindungi warga negaranya. tetapi kemampuan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga celah-celah kekurangan tersebut ditutupi oleh kekuatan lain yaitu swasta. Komposisi ASN tergantung pada target dan misi dari suatu negara, misal daerah yang kekurangan guru akan ditutup dengan guru secara proporsional dengan jumlah penduduk, begitu juga dengan polisi maupun kebutuhan di tempat lainnya. Dalam layanan publik proporsi gaji pegawai lebih tinggi bahkan bisa separuh dari total anggaran operasionalnya karena memang yang dijual adalah pelayanan publik.

Semua layanan disediakan negara, karena keterbatasan pelayanan tersebut kualitasnya cenderung menurun, belum lagi administrative yang harus dijalani, bagi mereka yang mampu akan mencari alternatif untuk pelayanan yang lebih baik karena pelayanan di pemerintah overload, pihak swasta diberikan kesempatan untuk membuka layanan yang sama tentu dengan biaya dan profit oriented perusahaan, mereka yang mampu akan beralih ke layanan swasta, dan yang tidak mampu akan tetap setia dengan layanan pemerintah. apakah kemampuan pemerintah perlu ditingkatkan dan apabila ditingkatkan customer akan kembali meningkat sedangkan resource terbatas. Apakah public sector dibutuhkan pada semua area publik atau serahkan ke pasar?Pemerintah bisa mengukur dan mengintervensi agar pasar dapat berjalan optimal dan adil bukan dimanfaatkan kalangan tertentu dan menjadikan pemerintah sebagai alatnya, pemerintah memiliki wewenang dari kontrak sosial dan pemerintah bertanggung jawab secara adil.


Konflik atas Interaksi dengan Warga Negara

SLB selalu rentan dengan kontroversi terutama terkait dengan perubahan kebijakan dan interaksinya dengan warga negara yang berefek langsung terhadap kehidupan warga negara.mereka memiliki seperangkat aturan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan, diperjelas melalui peraturan menteri, diperjelas detail dengan peraturan dirjen lalu di spesifikan langkah-langkahnya ke dalam instruksi kerja, kemudian panduan tersebut dijalankan di tengah masyarakat yang sangat dinamis belum lagi peraturan yang tidak tertulis yang tidak melekat tetapi dianggap penting misal seperti warna map, susunan surat, ambil antrian dan sistem lainya yang dikeluarkan oleh kantor-kantor pemerintah. Niat baik dari pimpinan, tetapi belum tentu baik untuk semua. di tengah kompleksitas tersebut peraturan-peraturan yang tidak tertulis dapat ditolerir tetapi enggan untuk dilakukan, sedangkan peraturan tertulis harus ditutup dengan ND tertulis juga apabila diambil diskresinya.

SLB adalah mereka yang paling merasakan tatapan langsung dari warga negara yang mereka layani, kebijakan yang disampaikan kepada warga negara akan berimbas secara langsung dan respon warga negara akan langsung dapat diamati oleh ASN SLB. remaja menilai/menjudge untuk menjadi nakal berkembang karena self-image atau mencontoh kepada grup lain yang nakal lalu menjudge nya.  penerima kesejahteraan menemukan atau menerima perumahan yang lebih rendah daripada mereka yang memiliki pendapatan disposabel yang sama yang bukan penerima (“welfare recipients find or accept housing inferior to those with equal disposable incomes who are not recipients”)

SLB selalu menghadapi tantangan dari kekecewaan dan kemarahan  yang diterima warga negara yang menjustifikasi ketidak adilan dan ketidak sesuaian, karean aturan untuk menggeneralisir semua orang, tidak secara jelas melihat kondisi masing-masing orang. SLB menjadi sasaran dan tempat kemana warga negara harus mencurahkan perasaanya atas layanan, padahal secara birokrasi bukan tugas SLB tersebut mendengar komplain karena ada biro lain yang menanganinya, SLB menjadi pekerjaan lebih berat dari sekedar birokrasi yang ideal dalam menjalankan tugasnya, SLB bukan pengambil keputusan tetapi selalu menjadi objek kritik dan tameng si pembuat keputusan.

SLB tidak hanya melayani tapi juga memberikan sanksi kepada warga negara, dua hal yang kontradiktif. fungsi pelayanan dan pengaturan. Pengalaman yang jelek terakumulasi karena pemerintah dianggap tidak mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan dan mindset kantor pemerintah semakin menjengkelkan.  Komunitas terbesar selalu menjadi perhatian sedangkan minoritas seringkali terpinggirkan dalam pelayanan publik, mengesankan ketidak profesional tetapi jika profesional gelombang protes besar akan datang, sehingga peran SLB menjadi penting dalam mengatur tingkatan konflik yang mungkin terjadi. SLB mengontrol sering mendapat tantangan dan dalam melayani pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai standar. SLB memegang 2 peran penting yang kontradiktif, yang satu mengurangi prosedur, pengawasan ketat, dan kemudahan administrasi yang selalu menjadi beban biaya tinggi atau melakukan pengawasan ketat dalam menjaga dan mengontrol  serta mencegah tindakan-tindakan salah yang merugikan negara yang dilakukan oleh oknum yang suka mengambil untung.SLB juga menjadi ujung tombak intervensi pada kontrol sosial masyarakat atas nama publik dan kewenangan yang dimilikinya. 

Bagaimana aparat publik mengontrol melalui kebijakan yang advocated dengan bimbingan dan pelajaran atau hardly discipline dan punishment. more rigid, pendekatan tradisional dengan pendekatan “medicalization” yaitu intervensi dari dokter dengan memberikan obat-obatan di karenakan pasien tidak disiplin mengontrol dirinya. SLB adalah tempat berinteraksi langsung segala kebijakan dan tempat menilai respon yang tepat, secara kolektif SLB fokus pada society dengan menggunakan sumber daya yang semakin diefektifkan dan diefisienkan dan sebagai individu SLB memiliki keterbatasan dalam melakukan efektivitas intervensi dan hambatan dalam merespon yang muncul karena besarnya proses.


0 comments:

Posting Komentar